PTN/PTS Tak Ingin Awasi Unas Tahun Depan

[ Senin, 08 Juni 2009 ]
PTN/PTS Tak Ingin Awasi Unas Tahun Depan

PTN Tuntut Rombak Sistem Tahun Depan

JAKARTA – Buruknya penyelenggaraan ujian nasional (unas) tahun ini membuat pengawas maupun tim pemantau independen (TPI) berpikir dua kali untuk mengawal ujian tahun depan.

Koordinator Pengawas dan TPI Unas Jawa Barat dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Yayat Achdiat menjelaskan, pihaknya bersama semua perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) pengawas unas di wilayah Jabar telah mengevaluasi pelaksanaan unas. Hasilnya, sekitar 75 persen PTN/PTS kecewa terhadap pelaksanaan unas.

”Kalau masih seperti ini, banyak terjadi pelanggaran, PTN/PTS mengatakan tidak ingin mengawasi unas lagi tahun depan,” jelasnya. Ada 57 PTN maupun PTS di Jabar yang ditunjuk untuk mengawal unas.

Apalagi, kata Yayat, pengawas dan TPI tidak diberi kewenangan yang jelas dalam mengawal unas. ”Kami ini hanya duduk-duduk. Kewenangan kami amat terbatas. Tidak boleh memasuki ruang ujian kecuali ada pelanggaran,” terangnya. Mereka tidak diberi kewenangan untuk menindak pelanggaran yang terjadi.

Pengawas juga hanya terkesan sebagai tukang catat. Akibatnya, pelanggaran demi pelanggaran mewarnai penyelenggaraan unas. Bukan hanya itu, beberapa sekolah menolak kehadiran perguruan tinggi tersebut. ”Ini ada apa?” ujarnya.

Karena itu, mereka menuntut agar sistem pelaksanaan unas dirombak. Jika tidak, kekurangan demi kekurangan penyelenggaraan unas tinggal menunggu bom waktu untuk terbongkar. Itu bisa membuat kredibilitas unas akan dipertanyakan.

Kordinator Pengawas dan TPI Nasional dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Haris Supratna mengatakan, evaluasi total terhadap pelaksanaan unas memang belum dilakukan. Kendati demikian, berdasar laporan yang masuk dari berbagai PTN yang ditunjuk sebagai koordinator unas, mereka merekomendasikan pembenahan dan perombakan sistem pelaksanaan unas.

”Sebab, buruknya pelaksanaan unas turut mencoreng citra perguruan tinggi. Sudah dikawal PTN kok hasilnya masih buruk,” ujarnya. Padahal, tujuan pemerintah menunjuk perguruan tinggi mengawal unas agar pelaksanaan ujian lebih baik. Selain itu, supaya hasil unas bisa dijadikan syarat masuk perguruan tinggi tanpa adanya tes masuk lagi.

Sebab, dalam PP 19/2005 tentang standar pendidikan nasional disebutkan, hasil unas hendaknya bisa dijadikan syarat masuk perguruan tinggi paling lambat tujuh tahun sejak peraturan itu disahkan. Artinya, ketentuan itu bakal berlaku pada 2012.

Namun, dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi, PTN bakal berpikir ulang. Sejatinya, kata Haris, PTN berharap agar kualitas unas bisa terus meningkat. ”Sebab, imbasnya terhadap input PTN. Kalau hasilnya bagus, bibit-bibit unggul yang kami terima juga bagus. Jika tidak, ini memengaruhi input kami,” terangnya.

Itulah sebabnya PTN ditunjuk sebagai pengawas untuk mengawal unas SMA/MA. Sebab, sebagian besar lulusannya bakal melanjutkan kuliah. Sementara peran PTN dalam mengawal SMK adalah sebagai TPI. ”Cukup sebagai pemantau. Sebab, lulusan SMK lebih diprioritaskan untuk bekerja,” ujarnya.

Sejatinya, kata Haris, pemerintah telah menunjuk PTN sebagai penyelenggara unas tahun ini. Namun, karena berbagai pertimbangan, PTN belum siap dipasrahi mandat tersebut oleh pemerintah. Salah satu alasannya, PTN harus siap dan berkonsentrasi terhadap pelaksanaan unas. Padahal, di satu sisi, PTN memiliki sejumlah tugas penting.

”Selain itu, kami tidak ingin berpolemik dengan dinas pendidikan yang selama ini menyelenggarakan unas. Sebab, selama ini jalinan kemitraan kami dengan mereka cukup baik,” ujarnya.

Karena itu, kata Haris, agar PTN tetap konsisten mengawal unas, harus ada berbagai pembenahan. ”Jika tahun ini saja kita menolak sebagai penyelenggara, apalagi tahun depan? Terlebih lagi, penyelenggaraan unas kali ini masih banyak pelanggaran,” ujarnya.

Menurut dia, yang paling penting adalah membenahi mental penyelenggaran unas maupun peserta didik ujian tersebut. ”Sebab, selama itu tidak berubah, siapa pun penyelenggarannya tetap akan terjadi kecurangan,” jelasnya.

Hal senada juga ditambahkan Yayat. Dengan mencuatnya berbagai persoalan tersebut, PTN/PTS di Jabar bersepakat sistem pelaksanaan unas dirombak. Salah satu di antaranya menyangkut penyelenggara. Mereka merekomendasikan agar unas sebaiknya diselenggarakan oleh lembaga independen. ”Kalau diselenggarakan dinas pendidikan, ada kepentingan ganda. Sebab, tentu saja mereka menginginkan semua anak didiknya lulus,” jelasnya.

Penyelenggaraan unas oleh lembaga independen bertujuan agar lulusan unas lebih berkualitas. ”Sebab, tidak ada kepentingan agar siswanya lulus semua atau nilainya bagus,” ujarnya. Lembaga independen penyelenggara unas bisa dari perguruan tinggi atau instansi lain yang berkompeten. Persoalannya, kata dia, apakah dinas pendidikan bisa menerima keputusan itu atau tidak. ”Sebab, selama ini unas diselenggarakan mereka. Dikhawatirkan, muncul pemikiran untuk merebut lahan mereka,” ungkapnya.

Kordinator Pengawas dan TPI Jawa Tengah dari Universitas Negeri Semarang (Unes) Sudiyono Sastroatmodjo menegaskan, harus ada pembenahan dalam pelaksanaan unas. Menurut dia, perlu ada kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskan ujian tersebut. ”Ujian nasional memang perlu dan penting. Karena itu, harus ada perombakan. Ini bukan menyangkut kepentingan personal atau kelompok, melainkan kepentingan nasional,” jelasnya.

Pembenahan itu, menurut dia, harus berawal dari pihak sekolah. Satuan pendidikan tersebut harus mempersiapkan anak didiknya sebaik mungkin sejak dini. ”Jangan persiapan instan dengan ikut bimbel-bimbel dadakan,” katanya.

Seharusnya sekolah menyiapkan proses panjang yang dilalui anak didik sejak kelas satu. ”Anak-anak kita pintar-pintar dan soal unas bukan sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu, tidak sepatutnya sekolah melakukan kecurangan agar seiswanya lulus semua,” jelas dia.

Jika berbagai persoalan itu dibenahi, Sudiyono optimistis bahwa penyelenggaraan unas ke depan bakal lebih baik. Kuncinya, pemerintah harus berani merombak sistem pelaksanaan unas. Termasuk harus ada kesadaran dan kesepahaman antara pemerintah, sekolah, PT, dan elemen pendidikan lain untuk menyukseskan unas. (kit/iro)

sumber : jawapos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: